Home / BERITA TERBARU / Pesisir Barat Raih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Tahun 2019

Pesisir Barat Raih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Tahun 2019

PESISIR BARAT (GMNews) – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mendapat Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung yang tertuang dalam surat BPK Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: 338/S/XVIII.BLP/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang disampaikan secara live virtual meeting, Jumat (26/6/2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 yang ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan tersebut dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dengan catatan hasil sebagai berikut :

a. BPK Memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019
b. Dalam Laporan keuangan tersebut masih terdapat kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern yaitu perihal Penataan Aset yang dinilai masih kurang mamadai. lol
c. Dalam hal pengelolaan keuangan masih terdapat hal yang dinilai kurang patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat, Drs. Miswandi Hasan, M.Si. menyampaikan bahwa penandatanganan berita acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tersebut dilakukan secara live virtual Pesisir Barat mendapat Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mendapat Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung yang tertuang dalam surat BPK Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: 338/S/XVIII.BLP/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang disampaikan secara live virtual meeting pada Jumat (26/6/2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 yang ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan tersebut dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan catatan hasil sebagai berikut :

a. BPK Memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019
b. Dalam Laporan keuangan tersebut masih terdapat kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern yaitu perihal Penataan Aset yang dinilai masih kurang mamadai.
c. Dalam hal pengelolaan keuangan masih terdapat hal yang dinilai kurang patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat, Drs. Miswandi Hasan, M.Si. menyampaikan bahwa penandatanganan berita acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tersebut dilakukan secara live virtual diterima oleh Bupati Pesisir Barat Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, SH., MH. dan Ketua DPRD Pesisir Barat Nazrul Arif dengan didampingi oleh Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala DPKAD, Sekretaris DPRD, yserta beberapa Pejabat struktural lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tersebut, Bupati Pesisir Barat Dr. Drs. Agus Istiqlal, SH., MH. berkomitkan untuk terus melakukan perbaikan dengan memperhatikan catatan rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK dalam laporan tersebut serta berusaha untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.

(byg)

 31 total views,  2 views today

Check Also

Bidik Kesejahteran Guru di Provinsi Lampung, Arinal Luncurkan Kartu Pendidik Berjaya

BANDAR LAMPUNG (GMNews) – Demi meningkatkan kesejahteran tenaga pendidik, terutama bagi guru honor murni, Gubernur …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *