Home / BERITA TERBARU / Kacab BPJS Kesehatan Kotabumi Sampaikan Perubahan Perpres Tentang Jaminan Kesehatan

Kacab BPJS Kesehatan Kotabumi Sampaikan Perubahan Perpres Tentang Jaminan Kesehatan

LAMPUNG UTARA (GMNews) – Pemerintah telah resmi menetapkan peraturan presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta program jaminan kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN -KIS). Diterbitkannya kebijakan tersebut, bahwa menunjukkan pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJS Cabag Kesehatan Kotabumi, Lia Y Suroso didampingi Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik Dodi Sumardi saat menggelar Media Gathering di aula Kantor Cabang BPJS Kotabumi, Senin (29/6/2020).

Pada kesempatan itu disampaikannya bahwa, Perpres yang baru itu telah memenuhi aspirasi masyarakat untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) Mandiri dan bukan pekerja kelas III.

Besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan PB/Mandiri untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp160.000 untuk kelas I Rp110.000 untuk kelas II, Rp42.000 untuk kelas III.

“Sementara untuk bulan April, Mei dan Juni 2020 besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yaitu Rp80.000 untuk kelas I, Rp51.000 untuk kelas II dan Rp25.500 untuk kelas III. Per tanggal 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan PB disesuaikan menjadi Rp150.000 untuk kelas I, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp42.500 untuk kelas III ,” tutur Lia secara rinci.

Lebih lanjut dikatakannya, sebagai wujud dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, pemerintah meneràpkan kebijakan khusus bagi peserta PBPU dan PB kelas III. Tahun 2020 iuran peserta PBPU dan PB kelas III tetap dibayarkan masyarakat sebesar Rp25.500 sedangkan sisanya sebesar Rp16.500 diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

“Selanjutnya untuk tahun berikutnya yakni 2021 peserta PBPU dan PB kelas III membayar iuran sebesar Rp35.000, sedangkan sisanya iuran sebesar Rp7.000 akan tetap dibantu oleh pemerintah,” Sebutnya.

Ditambahkan Lia lagi, sebagai upaya mendukung tanggap covid -19 Tahun 2020 peserta JKN -KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling bànyak 6 bulan.

“Sisa tunggakan, apabila masih ada akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021 agar status kepersertannya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus,” kata Lia pada acara sosialisasi tersebut.

(der)

 64 total views,  2 views today

Check Also

Bidik Kesejahteran Guru di Provinsi Lampung, Arinal Luncurkan Kartu Pendidik Berjaya

BANDAR LAMPUNG (GMNews) – Demi meningkatkan kesejahteran tenaga pendidik, terutama bagi guru honor murni, Gubernur …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *