Garis Merah News Berani Kreatif dan Terpercaya
WAY KANAN (GMNews) – Setiap usulan yang diakomodir oleh DPRD melalui masyarakat lewat kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) dan disampaikan melalui usulan DPRD untuk kemudian dibawa dalam rapat bersama antara panitia anggaran Pemda Way Kanan dan badan anggaran DPRD kabupaten setempat hanya mengakomodir 10% saja, hasil yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Way Kanan oleh Anggaran DPRD pada tahun anggaran berikutnya .
Karenanya melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD mulai tahun 2020 merubah kegiatan jaring asmara yang dilakukan oleh DPRD di masyarakat menjadi kegiatan public hearing yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan musyawarah rencana pembangunan Kecamatan Musrenbangcam.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Risalah dan Perundang-undangan DPRD Kabupaten Way Kanan Reynaldhy, S.IP yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (21/2/2020).
“Hal itulah yang melandasi pemikiran anggota dewan yang menganggap bahwa kegiatan Jaring Asmara yang dilakukan oleh anggota DPRD menjadi semacam kegiatan tandingan pemda dalam bentuk kegiatan Musrenbangcam,” jelas Reynaldhy.
Oleh karena itu, lanjut Reynaldhi, Public Hearing diharapkan akan menjadi pintu bagi anggota DPRD yang salah satu tugas dan fungsinya bidang pengawasan, untuk mengawasi hasil Musrembangcam yang dilakukan pada tahun 2020 ini apakah nanti terakomodir dan dianggarkan pada tahun anggaran 2021 yang akan datang.
“Selama ini kegiatan Penjaringan aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) banyak memuat usulan program pembangunan bidang fisik, padahal pembangunan tersebut bukan hanya meliputi bidang fisik tetapi banyak bidang lainnya yang bisa disampaikan,” ujar Reynaldhy.
DPRD Kabupaten Way Kanan berharap output yang akan dihasilkan dalam public hearing nantinya akan menjadi acuan pokok-pokok pikiran anggota DPRD Way Kanan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Way Kanan.
(omy)
1,649 total views, 2 views today
