Home / BERITA TERBARU / DPP KPK TIPIKOR KORWIL LAMPUNG “APAKAH SUPREMASI DAN PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN WAY KANAN TELAH LUMPUH?

DPP KPK TIPIKOR KORWIL LAMPUNG “APAKAH SUPREMASI DAN PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN WAY KANAN TELAH LUMPUH?

Waykanan (GMNews) –  DPP KPK TIPIKOR KORWIL LAMPUNG menilai bahwa keseriusan dalam penanganan tindak pidana korupsi di lingkungan KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN WAY KANAN masih terkesan lambat atau bahkan tutup mata. Senin (20/09/21).

Pernyataan sikap ini di sampaikan berdasarkan pantauan DPP KPK TIPIKOR KORWIL LAMPUNG terhadap laporan indikasi korupsi pada pekerjaan PAMSIMAS III Tahun Anggaran 2017,2018,2019 yang telah di sampaikan di KEJAKSAAN AGUNG beberapa bulan yang lalu, dimana berdasarkan hasil analisa dan penelitian KORWIL DPP KPK TIPIKOR, penyelidikan kasus indikasi korupsi tersebut masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Seperti yang kita ketahui bahwa Korupsi merupakan Perbuatan yang menyimpang dari suatu tugas atau jabatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau golongan sehingga merugikan Negara sehingga sangat penting untuk di singkirkan dari Negara karena sudah menjadi permasalahan serius yang harus di tuntaskan.

SAHDANA ANGGOTA KOMISI I DPRD PROVINSI LAMPUNG dari fraksi PDI Perjuangan menyatakan “bahwa “INDIKASI KORUPSI PADA PENGERJAAN PAMSIMAS III di Kabupaten WAY KANAN harus segera di tuntaskan dan permasalahan ini jangan di biarkan berlarut-larut sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di kabupaten WAY KANAN. Oleh sebab itu, diharapkan KEJARI WAY KANAN segera menuntaskan permasalahan ini supaya terang benderang.

SAHDANA berharap supaya Anggota DPRD bisa ikut berperan serta dalam menuntaskan permasalahan ini, “KITA SEBAGAI WAKIL RAKYAT SUDAH SEHARUSNYA IKUT SERTA BERPERAN AKTIF DALAM MENUNTASKAN PERMASALAHAN PAMSIMAS III DI KABUPATEN WAY KANAN”, kita harus menunjukkan bahwa sebagai wakil rakyat, kita masih perduli dengan keluhan masayarakat. Dukungan dari DPRD sebagai wakil rakyat sangatlah di harapkan masyarakat, dan jangan di waktu mau pemilu saja kita datang kemasyarakat, akan tetapi setelah duduk di kursi DPRD, kita lupa dengan amanat masyarakat. salah satu amanat masyarakat adalah berperan aktif dalam memberantas korupsi di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Tentu sebagai sosial kontrol masyarakat di Propinsi lampung khusunya di Kabupaten Way Kanan, team KPK TIPIKOR KORWIL LAMPUNG tidak bisa berdiam diri melihat situasi yang terjadi tentang korupsi. Suara dan aspirasi yang disampaikan mungkin tidak akan pernah di dengar oleh jajaran anggota DPRD sebagai perwakilan masyarakat.

Untuk itulah, RIDWAN MUALANA SEKRETARIS DPP KPK TIPIKOR KORWIL LAMPUNG mengharapkan supaya masyarakat Kabupaten Way Kanan bangun dari mimpi buruk itu, mari kita bersama-sama memerangi korupsi. Seperti yang kita ketahui bahwa Program PAMSIMAS adalah Program multi sektoral dan merupakan program prioritas pemerintah pusat mengenai penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat untuk menjangkau kalangan masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan. Akan tetapi dalam realita di lapangan, masih banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan dalam merealisasikan PAMSIMAS III sehingga terkesan menghambur-hamburkan anggaran.

RIDWAN MAULANA juga menambahkan bahwa TIM DPP KPK TIPIKOR KORWIL LAMPUNG akan terus berjuang melawan para koruptor, saat ini juga KPK TIPIKOR KORWIL LAMPUNG akan memperjuangkan Laporan Indikasi Korupsi pada Pengerjaan PAMSIMAS III Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 yang telah di sampaikan di Kejaksaan Agung RI. Saat ini masyarakat tinggal menentukan sikap “berjuang bersama KPK TIPIKOR KORWIL LAMPUNG memerangi korupsi atau diam untuk di tindas para koruptor”

SALAM ANTI KORUPSI ( TIM / Dalton )

 1,685 total views,  2 views today

Check Also

Lakalantas di Jalan Raya Asembagus,Tewaskan Satu Pengendara Motor

SITUBONDO (GMNews) – Jalur tengkorak pantura kembali menelan korban lakalantas antara Bus dengan sepeda motor …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *