Garis Merah News Berani Kreatif dan Terpercaya
Bandar Lampung (GMNews) – Para pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Lampung beserta anggota Fraksi Demokrat DPRD Lampung mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Lampung dalam rangka menolak Kongres Luar Biasa (KLB), dan meminta Kemenkumham tidak mengesahkan KLB tersebut.
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Lampung, Nerozely Agung Putra saat menyambangi kantor Kanwil Kemenkumham Lampung bersama fraksi dan pengurus DPD dan DPC Demokrat, Selasa (09/03).
“Kita menyampaikan bukti bukti dan data bahwa pengurusan yang sah adalah dibawah kepemimpinan AHY dan itu sudah dikeluarkan oleh Kemenkumham RI.
Kami berharap dengan Pak Kanwil nanti bisa disampaikan ke Pak Menteri,” kata Kiyai Nero biasa dia disapa.
Selanjutnya, kata Kiyai Nero menegaskan Partai Demokrat Lampung tidak akan tinggal diam terkait hal itu, pihaknya bahkan siap melakukan demonstrasi besar-besaran di Tugu Monas. Menuntut supaya KLB di Medan yang ilegal itu tidak disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.
“Tolong sampaikan ke Pak Menteri, bahwa Demokrat tidak akan tinggal diam, Demokrat akan demo dimana-mana, kita akan kuasai Monas, lebih dahsyat dari aksi FPI. Kami akan kumpulkan simpatisan partai Demokrat. Saya yakin Pak Mahfud MD juga sebagai Menkopolhukam tahulah, sehingga tunjukan hukum yang adil,” pinta Kiyai Nero.
Sementara, Julian Manaf Plt Sekretaris DPD Demokrat Lampung mengatakan, pihaknya ke Kanwil Kemenkumham Lampung untuk menyampaikan aspirasi dari daerah, yang menyatakan bahwa KLB di Sibolangit Medan itu abal-abal.
“Kami menyatakan bahwa KLB Sibolangit itu abal-abal. Sekaligus juga menyatakan bahwa berkas kami disini semua sah. Ketika terjadi KLB, kami semua ada disini. Bahwa kami tetap loyal terhadap AHY hasil Kongres V tahun 2020. Pemilik suara sah 15 DPC plus satu DPD (Partai Demokrat,red) tidak ada yang datang. Semua berada di Bandarlampung,” tegasnya.
Ketua DPC Demokrat Bandarlampung Budiman AS menambahkan, bahwa dia mewakili DPC berharap disampaikan ke Menkumham, bahwa 15 pemilik suara sah ada di Lampung semua saat berlangsungnya KLB.
“Saya berharap Pak Menteri hukum dan ham tidak mengesahkan hasil KLB di Sibolangit,” kata Budiman AS yang juga Anggota DPRD Lampung.
Diakhir acara, Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Julian Manaf menyerahkan semua berkas data AD/ART yang sah, dan pernyataan DPC 15 Kabupaten/Kota yang tidak mengikuti KLB di Sibolangit Medan. (rud)
