Bupati Pesisir Barat Sampaikan Nota Penjelasannya Ranperda Tahun 2020

PESISIR BARAT (GMNews) – Bupati Pesisir Barat Dr. Drs. Agus istiqlal , SH,. MH membacakan Nota Penjelasannya Ranperda usul Kepala Daerah dan inisiatif DPRD tahun 2020, di Gedung DPRD Lantai 3. Kecamatan Pesisir Tengah, Rabu (10/3/2020).

Dalam sambutanya, bupati menyampaikan nota penjelasan terhadap 8 (delapan) ranperda 2020 usul kepala daerah yaitu: pertama ranperda tentang kebersihan dan keindahan; kedua ranperda tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; ketiga ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; keempat ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi; kelima ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 19 tahun 2016 tentang pajak daerah, keenam ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 20 tahun 2016 tentang retribusi jasa umum, ketujuh ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 21 tahun 2016 tentang retribusi jasa usaha, kedelapan ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 22 tahun 2016 tentang retribusi perizinan tertentu.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan kebersihan dan keindahan di daerah Kabupaten Pesisir Barat, maka dibutuhkan upaya dari pemerintah dalam membuat arah kebijakan. Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui rancangan peraturan daerah tentang kebersihan dan keindahan sebagai bentuk upaya dari pemerintah daerah dalam menata dan menjaga kebersihan serta keindahan di Kabupaten Pesisir Barat.

Juga dalam berhubungan dengan pembangunan daerah, salah satu faktor penting yang harus jadi perhatian yaitu mengenai kebersihan dan keindahan lingkungan. lebih lanjut karena Kabupaten Pesisir Barat adalah daerah kabupaten yang dalam tahap pembangunan yang harus memperhatikan konsep kebersihan dan keindahan guna meningkatkan kualitas daerah itu sendiri. Oleh sebab itu sangat diperlukan peraturan daerah yang mengatur tentang kebersihan dan keindahan.

Selanjutnya, ancaman bahaya kebakaran sering kali terjadi karena ketidaksiapan masyarakat, baik dalam pengetahuan penanggulangan bahaya kebaran dan juga sarana prasarana yang kurang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih meluas. Bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di Kabupaten Pesisir Barat yang sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara lebih berdayaguna dan terus-menerus. Serta dalam mencegah ancaman bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat menganggap perlu untuk membuat peraturan daerah mengenai pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang didalamnya mengatur kebijakan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

Masih pada kesempatan yang sama, bupati menyampaikan juga terkait dasarnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah merupakan sebuah pondasi bagi suksesnya tatanan kehidupan di masyarakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal melalui peran serta masyarakat dalam memajukan ketertiban kebersihan dan keindahan, maka perlu pedoman perilaku tertib bagi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tentram, perlu dirumuskan sebuah landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya. Namun pengaturan dalam peraturan daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor 12 tahun 2017 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan kehidupan bermasyarakat terutama pengaturan mengenai minuman beralkohol yang dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, menimbulkan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum.

(byg)