Home / BERITA TERBARU / BPP Kemendagri Gelar Webinar Nasional Bahas Solusi Refocussing dan Realokasi APBD Penanganan Covid-19

BPP Kemendagri Gelar Webinar Nasional Bahas Solusi Refocussing dan Realokasi APBD Penanganan Covid-19

JAKARTA (GMNews) – Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), menggelar webinar nasional membahas solusi refocussing kegiatan dan realokasi APBD dalam penanganan Covid-19 (20/5/2020).

Narasumber yang dihadirkan yakni Prof. Dr. Bahrullah Akbar, Anggota BPKRI; Dr. Moch. Ardian, M.Si., Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri; Dr. Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah; dan Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si, Plt. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat. Kegiatan webinar dimoderatori Dr. Herie Saksono, Peneliti BPP Kemendagri.

Webinar dibuka oleh Plt. Kepala BPP Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si sekaligus sebagai keynote speech.

Peserta yang mendaftar sebanyak 837 peserta. Acara yang diselenggarakan secara live melalui streaming youtube BPP Kemendagri tersebut, diikuti lebih dari 1000 peserta.

Peserta yang terdaftar di antaranya dari BPK RI, Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepala Badan Litbang Daerah/OPD yang menjalankan fungsi Litbang, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peneliti Kemendagri dan Daerah, P2UPD di lingkup Inspektorat Jenderal Kemendagri, ASN Badan Badan Litbang Kemendagri, mahasiswa, akademisi, praktisi dan masyarakat umum.

Pada sambutan pembukaan, Fatoni menyampaikan bahwa sampai saat ini masih ada sejumlah daerah yang belum mengikuti kebijakan refocussing dan realokasi APBD. Kondisi ini menunjukkan, penanganan Covid-19 belum menjadi prioritas. Bagi pemerintah daerah yang tidak menaati ketentuan, dikenakan sanksi penundaan DAU.

“Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kemenkeu dan Kemendagri pada April lalu, terdapat lebih dari 380 pemerintah daerah yang belum menjalankan realokasi anggaran, mendapat sanksi penundaan penyaluran DAU. Penundaan tersebut seharusnya tidak terjadi, apabila pemerintah daerah melakukannya secara tepat, cermat, teliti, dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat,” ujar Fatoni.

Sementara itu, Plt. Dirjen Bina Keuda Kemendagri, Ardian membenarkan adanya evaluasi yang dilakukan Kemendagri dan Kemenkeu terhadap laporan pemerintah daerah. Sejumlah pemerintah daerah sudah melakukan refocussing dan realokasi dengan jumlah yang cukup besar. Namun, ada pula daerah yang melakukannya dengan persentase terbatas.

“Ada beberapa pemerintah daerah yang proses refocussing-nya kurang dari 30 persen, karena setelah diasesmen, pemerintah daerah tersebut tidak mungkin melakukan refocussing dan realokasi lagi,” ujarnya.
Ia menduga kondisi tersebut akibat pemerintah daerah belum menganggap penanganan Covid-19 sebagai suatu hal yang krusial.

Menanggapi itu, Robert Jaweng mengatakan, sanksi penundaan DAU harus dilihat sebagai terapi kejut bagi pemerintah daerah. Lebih jauh, penundaan ini bertujuan untuk memastikan pemerintah daerah memunyai komitmen dan kapasitas dalam menanggulangi pandemi. Ia berharap, sanksi ini betul-betul ditegakkan untuk menjadi pelajaran di masa mendatang.

“Kalau kita menjadikan sanksi ini hanya sebagai macan kertas, dan kita tidak tegas, ini akan menjadi kebiasaan. Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir,” ujarnya.

(rudi/rls)

 413 total views,  3 views today

Check Also

ACT Salurkan Bantuan Bahan Pokok untuk Warga Terdampak Puting Beliung Braja Selebah

LAMPUNG TIMUR (GMNews) – Pasca kejadian angin puting beliung di Dusun IV Margasuka 2 Desa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *