Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun 2023

Jawa Timur (GMNews) – Pemkab Situbondo Menggelar “Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun 2023“ di Kantor Kecamatan jangkar jangkar kabupaten Situbondo pukul 08.00 – 12.00 WIB, Rabu (09/02/2022).

Dalam acara tersebut dihadiri oleh perwakilan anggota DPR propinsi Jawa timur ibu ZEINIEH Sag dan Perwakilan DPRD Dapil dua, Bapak H ABD RAHMAN SH, wakil DPRD dan anggota komisi tiga, BAPAK ZAIDANI SE, perwakilan bapeda, Forkopimka , Kepala Desa Se Kecamatan jangkar, Perangkat Desa, Organisasi kemasyarakatan, kepala sekolah SMP beserta undangan lainnya.

Sambutan dari wakil bupati dalam daring ia menyampaikan Tujuan di adakannya Musrembangcam adalah untuk Penajaman, Penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan. usulan rencana kegiatan pembangunan Desa yang di integrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan Hal ini mencakup usulan pembangunan dari desa yang akan menjadi sebuah prioritas pembangunan yang ada di kecamatan sesuai dengan sasaran yg tepat.

RKPD 2023 percepatan infrastruktur strategis terintegrasi untuk meningkatkan inovasi dan investasi daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas.
Hal ini mencakup :
1. Percepatan infra struktur kawasan strategis
2. Pengembangan produk olahan
3. Akses permodalan
4. Pengentasan kemiskinan dan lain lain

Sambutan wakil bupati tersebut di paparkan oleh wakil DPRD kabupaten Situbondo H. ABD RAHMAN SH. di selah acara musrembangcam. Ia mengatakan Untuk percepatan infrastruktur kawasan strategis. bupati Situbondo sudah memberikan konsep pengembangan sektor pariwisata salah satunya merak Baluran dan juga termasuk sektor ekonomi khusus kabupaten, khususnya desa jangkar.

Adanya pelabuhan bertaraf nasional, di gadang gadang salah satu menjadi rol model kebangkitan ekonomi Situbondo dengan peningkatan pendapatan asli daerah. tentunya hal ini kita bicarakan lebih lanjut antara eksekutif dan legislatif. Dan tidak lepas dengan produk olahan yg akan terus kita pasarkan baik ke daerah lain maupun ke manca negara, yang sudah berjalan selama ini dengan perbantuan permodalan baik dana maupun pemberdayaan.

Tentunya kami terus memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten. Di lanjut oleh kang Dur sapaannya, Mengenai meminimalisir kemiskinan Ektrim yg ada di desa desa, kabupaten harus mengintervensi terhadap persoalan kemiskinan, maka dari itu program pemerintah pusat penghapusan kemiskinan ektrim agar di evaluasi dokumennya, apakah pemdes itu menyurvei kemasyarakat atau duduk di meja, kami temukan salah satu desa, ia mendata kemiskinan itu memperkirakan saja dan di tulis di kantor desa, harusnya ia turun ke masarakat mendata sesuai dengan petunjuk dari kementrian desa.

Pewarta : taufik GMN

 714 total views,  1 views today